RSS

Bawaslu Perketat Pengawasan Praktik Mahar Politik

02 Okt

Bawaslu Perketat Pengawasan Praktik Mahar Politik

JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad merespons desakan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengawasan terhadap praktik mahar politik menjelang pelaksanaan pilkada serentak.

Menurut Muhammad, pengawasan terhadap pelaku mahar politik tersebut merupakan tanggung jawab Bawaslu sesuai amanah Undang-Undang.

“Itu bukan harapan, itu tugas kami, itu bagian dari tanggung jawab kami untuk awasi dana kampanye,” katanya kepada wartawan di kantor Kemenpan RB, Jalan Jenderal Sudirman Kav 69, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2015).

Sebelumnya, peneliti ICW, Donal Faris, mendesak Bawaslu serius dan bergerak cepat memproses pelaku mahar politik yang memperdagangkan dukungan partai kepada kandidat. Selain itu, pihaknya juga meminta masyarakat agar proaktif melaporkan berbagai informasi terkait politik uang.

Atas desakan tersebut, Muhammad mengaku tidak bisa bekerja sendiri mengawasi praktik mahar politik. Dia memastikan akan menggandeng berbagai pihak terkait untuk memaksimalkan pengawasan tersebut.

“Pasti libatkan kementerian lain, auditnya kayakapa dan lain-lain, kita akan efektifkan, kita akan perkuat dan pertajam lagi,” tandasnya.

Desakan ICW tersebut bukan tanpa alasan. Dalam penelitian yang dilakukan ICW, praktik jual-beli kursi dari kandidat kepada partai atau modus ‘memalak’ setiap kandidat yang ingin diajukan menjadi bakal calon kepala daerah kerap terjadi diberbagai daerah.

ICW juga mengungkap sejumlah daerah yang disebut-sebut terjadi praktik jual-beli kursi antara lain, di Kabupaten Manggarai (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), dan Kabupaten Toba Samosir (Sumatera Utara).

Oleh karena itu, Bawaslu sebagai regulasi utama pengawas Pilkada diharapkan menjalankan amanah sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, yakni menjatuhkan sanksi pidana pada setiap orang dan partai yang memperdagangkan dukungan.

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, secara jelas memberikan aturan dan larangan adanya pemberian uang politik kepada partai dalam proses pencalonan.

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 2 Oktober 2015 in Politik

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
ArisRizkyGumara

Selamat Datang ..

mayasari31.com

Pilihan Ku Tanggung Jawab Ku

Herlawati

Looking for Statistics and Information System? Here’s Statistics and System Information for you!

%d blogger menyukai ini: